Pemerintah Kota Batam melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Aula Engku Hamidah, Kantor Wali Kota Batam, Selasa (10/6/2025). Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membentuk birokrasi yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap perubahan.
BKPSDM menggelar orientasi ini selama dua hari, 10–11 Juni 2025, dengan membagi peserta ke dalam dua sesi setiap harinya. Langkah ini dilakukan untuk mengakomodasi jumlah peserta yang besar dan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan tertib serta efektif.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka kegiatan dengan memberikan pengarahan langsung kepada para peserta yang terdiri dari 84 CPNS, 1.748 PPPK tenaga teknis, 45 PPPK tenaga kesehatan, dan 103 PPPK tenaga guru.
Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi atas semangat dan capaian para peserta. Ia menekankan bahwa mereka merupakan bagian penting dalam upaya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik di Kota Batam.
“Selamat bergabung dalam keluarga besar Pemko Batam. ASN bukan sekadar status, tetapi tanggung jawab moral dan profesional untuk melayani masyarakat secara jujur, tangguh, dan adaptif,” ujar Amsakar.
Ia juga mendorong para CPNS dan PPPK untuk membawa semangat baru dalam menghadapi tantangan pembangunan kota yang semakin kompleks. Menurutnya, pemerintah harus hadir dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, dari lahir hingga akhir hayat.
Wali Kota menegaskan pentingnya nilai-nilai dasar ASN seperti integritas, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan antikorupsi. Ia meminta para peserta tidak sekadar bekerja sesuai aturan, tetapi juga mampu berinovasi dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat.
“Pengabdian kalian baru dimulai. Lambang Korpri dan tanda nama hanyalah simbol awal dari tanggung jawab besar yang kalian emban,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar juga menyampaikan sejarah terbentuknya Pemerintah Kota Batam, yang berakar dari Kecamatan Belakang Padang, wilayah yang dahulu masuk dalam Kabupaten Kepulauan Riau. Ia menyebut perkembangan kawasan ini dimulai sejak Pertamina membuka Pulau Sambu pada 1969, yang kemudian dilanjutkan dengan pendirian Otorita Batam pada 1973 dalam kerangka kerja sama ekonomi segitiga SIJORI (Singapura–Johor–Riau).
Menutup arahannya, Amsakar mengingatkan bahwa CPNS dan PPPK merupakan wajah pemerintah di mata masyarakat. Karena itu, mereka harus menunjukkan kompetensi dan perilaku yang dapat menjadi panutan.
“Tuan dan puan adalah representasi Pemerintah Kota Batam. Pastikan kehadiran kalian memberi makna dan dampak nyata,” tandasnya.
Melalui orientasi ini, Pemko Batam membekali para CPNS dan PPPK dengan pemahaman mengenai etika kerja, budaya organisasi, sistem pemerintahan, hingga peraturan kepegawaian. Kehadiran mereka diharapkan mampu menjawab kebutuhan tenaga profesional di bidang teknis, kesehatan, dan pendidikan yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
Editor : DN
